Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda) Balangan. Kominda Berkoordinasi Bicarakan Permasalahan di Balangan

 Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda) Balangan.
Kominda Berkoordinasi Bicarakan Permasalahan di Balangan

Bertempat di Aula Wisma Manyandarl, Selasa (21/2) kemarin Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda) Balangan menggelar rapat koordinasi.
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Balangan Hifni Effendie, dihadiri Kabinda Kalsel Brigjen TNI Daru Cahyono, Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Pristiyo Dwi Antono, Bupati Balangan, Kapolres Balangan, Kasdim 1001 Amuntai – Balangan, Kajari Balangan serta tamu undangan lainnya yang tergabung dalam Forkominda Balangan.
Bupati Balangan H Ansharuddin selaku Ketua Forkopimda Balangan, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa keadaan situasi dan kondisi terkini di wilayah Balangan secara umum dalam keadaan aman terkendali.
“Permasalahan ke depan yang perlu diantisipasi bersama yaitu, berkenaan dengan permasalahan sengketa tanah atau pembebasan lahan sebagai dampak perluasan perusahaan tambang Batubara di Balangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah Provinsi Kalsel Brigjen TNI Daru Cahyono dalam kesempatan ini menyampaikan tentang situasi umum kondisi kamtibmas di wilayah Kalimantan Selatan, meliputi bidang Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan.
“Beberapa di antara yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu berkenaan dengan kelompok radikal yang saat ini mencoba berkembang di wilayah Kalsel,” imbuhnya.
Dir Intelkam Polda Kalsel juga memberikan sasaran kepada Kominda Balangan, yang lebih menekankan pada pengawasan gerakan separatis dan kelompok radikal yang intoleransi dan pro kekerasan.
Sedangkan Kapolres Balangan AKBP Moh Zamroni memaparkan permasalahan kriminal maupun konflik sosial, serta beberapa permasalahan yang saat ini berkembang di wilayah Balangan.
“Di antaranya yaitu rencana pembentukan pengurus FPI, pengurangan berkembangnya paham radikal, perkembangan kondisi jalan rusak di Balangan yang berdampak pada sitkamtibmas,” tuturnya.
Penyampaian koordinasi ditutup oleh Kajari Balangan Tommy yang menyampaikan tentang perkembangan media sosial yang begitu rentan memicu terjadinya konflik sara, sehingga perlu adanya pengawasan cyber dan penegakan hukum sesuai Undang-Undang informasi.(why)