PPKB Minta Pemerintah Jangan Kisruh

PPKB Minta Pemerintah Jangan Kisruh

Kasus dipanggilnya enam kepala dinas dan Ketua DPRD Balangan oleh tim tindak pidana korupsi (tipikor) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, guna mengusut dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balangan 2016 senilai Rp 6,8 miliar ini, turut menjadi perhatian oleh para tokoh Balangan yang tergabung dalam wadah Penerus Perjuangan Kabupaten Balangan (PPKB).

Organisasi PPKB yang sebelumnya merupaka  Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan ini menilai, saat ini mulai muncul masalah di Balangan yang bisa berimbas pada masyatakat Balangan secara luas, untuk itu pemerintag harus segata menyesaikan masalah-masalah tersebut.

“Bupati dan jajarannya agar menciptakan suasana kondusif dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan pihak legislatif,” ujar ketua PPKB Yusuf A kepada para wartawan, Rabu (10/5/2017).

Legislatif sendiri, kata Yusuf, harus menjalankan fungsinya dengan sebaik-sebaiknya tanpa harus mencampuri terlalu dalam urusan pemerintahan.

Untuk itu, lanjut mantan wakil ketua DPRD Balangan ini, pemerintah dengan DPRD harus lebih besinergi, selangka sejalan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Agar selalu melakukan komunikasi yang harmonis supaya terciptanya pemerintahan yang kuat dan bermartabat.

“Semua pelaksanaan kepemerintahan agar benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan awal berdirinya kebupaten Balangan,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap, Bupati agar segara mengambil sikap dan melakukan reshuffle dijajarannya guna meningkatkan kinerja.

“Kami siap untuk meembantu dan mendinginkan kondisi saat ini yang kurang bagus. Sehingga kedepan pembangunan di Balangan semakin lebih baik dan harmonis,” pungkasnya.